Kalimat ini saya kutip dari komentar Netizen.
Sebagai Berikut.
Pinjaman: Rp3 miliar.
2.5M untuk bangunan, alat prasarana dan kendaraan.
500 juta modal muter usaha.
Ini utang bosskuh bukan hibah, bunga 4% per tahun. Jadi begitu kita ready duit modal diterima dan bangunan sudah dibikin, maka bulan depan kita sudah harus bayar angsuran 50 juta / bulan.
Atau
Cicilan: Rp600 juta per tahun
👉Untuk menghasilkan Rp50 juta laba bersih per bulan:
Jika margin bersih koperasi 5%,
maka harus menghasilkan:
Rp50 juta ÷ 5% =
*Rp1 miliar omzet per bulan.*
Artinya koperasi harus memutar omzet:
*± Rp33 juta per hari, stabil.*
Kalau margin hanya 3% (lebih realistis untuk retail sembako), maka:
Rp50 juta ÷ 3% =
*Rp1,67 miliar omzet per bulan.*
Apakah semua desa punya daya beli sebesar itu?
Belum tentu.!!!
Apakah pengurus koperasi punya pengalaman ngelola duit sebesar itu stabil beberapa tahun ?
Coba cek , ketua koperasi yg berlatar belakang pengusaha dengan omzet di atas 1 M sebulan, ada gak?
KDMP bukan bisnis warung kelontong di desa yg omzetnya cuma beberapa desa.
Tapi *harus* 33 juta perhari. Biar bisa bayar angsuran 50 juta perbulan. Itu belum buat bayar pegawai , SHU dll.
Pegawai digaji , para patriot pengurus koperasi dapat SHU, yg dibayar dengan Yen, yen Ono sisa keuntungan setelah bayar angsuran dan biaya operasional.😊🤭
*Skenario Gagal Bayar*
1️⃣ Macet Ringan.
Koperasi hanya mampu menghasilkan laba Rp35 juta per bulan.
Defisit Rp15 juta per bulan.
Setahun defisit Rp180 juta.
Kemungkinan akan terjadi restrukturisasi.
2️⃣ Macet Sedang.
Koperasi hanya mampu bayar Rp25 juta per bulan.
Defisit Rp25 juta per bulan.
Setahun defisit Rp300 juta.
✓Cashflow tertekan.
✓Pengurus mulai disalahkan.
✓Kepercayaan mulai retak.
3️⃣ Gagal Total (Zonk)
Koperasi tidak menghasilkan laba sama sekali.
Lubang Rp600 juta per tahun.
Bunga tetap berjalan.
Status kredit bermasalah.
Sekarang hubungkan dengan kondisi desa yang ruang fiskalnya sudah sempit.
Jika desa harus ikut menopang atau terdampak skema pembiayaan, alias yang bayar utang dibebankan dana desa maka:
✓Pembangunan jalan bisa berhenti.
✓Saluran air tertunda.
✓Program pemberdayaan terpangkas.
✓Infrastruktur kecil desa terancam macet.
Dalam ekonomi publik, ini disebut crowding out:
anggaran pembangunan tersedot untuk menambal risiko usaha.
