Sidoarjo – Ada yang menarik ketika mengamati Pilkades serentak yang digelar kemarin di Sidoarjo: Tumbangnya beberapa kepala desa incumbent yang sebelumnya cukup populer di desanya masing-masing. Dari 39 calon kades petahana yg maju kembali, hanya 16 orang yg berhasil mempertahankan posisinya. Sementara sebanyak 23 petahana gagal menang dalam pilkades.
Jumlahnya memang tidak dominan, tetapi fenomena ini tetap menarik dibaca sebagai pelajaran politik bagi para petahana lainnya.
Secara teori politik lokal, incumbent kepala desa memang hampir selalu berada di posisi unggulan. Mereka memiliki keuntungan yang tidak dimiliki penantang biasa: jaringan pemilih yang sudah terbentuk, nama yang lebih dikenal masyarakat, pengalaman bertarung di Pilkades sebelumnya, hingga akses sosial dan politik yang lebih kuat selama menjabat.
Belum lagi faktor kedekatan dengan elit politik di tingkat kabupaten. Beberapa incumbent diketahui memiliki hubungan yang cukup dekat dengan anggota DPRD maupun jaringan politik tertentu. Bahkan tidak sedikit desa yang selama ini menjadi lokasi kegiatan reses atau aktivitas politik para elit daerah.
Namun Pilkades kemarin kembali membuktikan satu hal klasik dalam politik: kekuasaan tidak pernah benar-benar aman.
Incumbent memang memiliki keuntungan besar, tetapi mereka juga memikul “beban emosi publik” yang jauh lebih berat. Semakin lama menjabat, semakin banyak pula akumulasi kekecewaan warga yang tersimpan.
Di desa, hubungan masyarakat dengan kepala desa berlangsung sangat dekat dan personal. Warga tidak hanya menilai pembangunan fisik, tetapi juga cara melayani, sikap keseharian, kedekatan sosial, hingga bagaimana seorang kepala desa memperlakukan masyarakatnya. Ini berbeda dengan jabatan bupati yg cenderung berjarak dengan warganya.
Karena itu, kekalahan incumbent kadang bukan karena lawannya terlalu kuat, melainkan karena warga mulai merasa membutuhkan suasana baru.
Ada pula faktor lain yang sering luput: terlalu lama berada dalam lingkar kekuasaan sering membuat petahana merasa posisinya aman. Mereka percaya jaringan masih solid, tokoh masyarakat tetap mendukung, dan warga akan kembali memilihnya.
Padahal politik desa sangat cair.
Orang yang dulu menjadi pendukung bisa berubah hanya karena persoalan kecil: merasa tidak diperhatikan, konflik sosial, urusan bantuan, persoalan keluarga, hingga kecemburuan antarpendukung.
Dalam politik desa, faktor emosional sering kali lebih menentukan daripada hitungan politik modern.
Yang menarik, Pilkades Sidoarjo juga menunjukkan bahwa kedekatan dengan elit politik tidak otomatis berarti kedekatan dengan warga.
Beberapa incumbent memang dekat dengan jaringan kekuasaan di tingkat kabupaten. Tetapi pada akhirnya, Pilkades tetap ditentukan oleh bagaimana hubungan sosial mereka dengan masyarakat desa sendiri.
Di sisi lain, money politics juga masih menjadi variabel besar dalam Pilkades. Dalam banyak kontestasi desa, pertarungan bukan lagi sekadar adu gagasan atau program, tetapi juga adu logistik dan pengaruh.
Namun apa pun faktornya, tumbangnya sejumlah incumbent kemarin memberi satu pelajaran penting: dalam politik desa, merasa terlalu kuat justru bisa menjadi awal kekalahan.
Sebab pada akhirnya, jabatan kepala desa bukan hanya soal jaringan politik dan kekuasaan, tetapi juga soal kemampuan menjaga kepercayaan masyarakat dari hari ke hari. (Lum)
Penulis :
Nanang Haromain
Direktur ARCI (Accurate research and consulting indonesia)
#pilkades #sidoarjo #kades #politik #NH